Lubuklinggau – Walikota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat, melantik 163 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Senin (05/01/2026). Pelantikan tersebut mencakup pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, serta jabatan fungsional sebagai bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 13 orang merupakan pejabat eselon II. Sementara pejabat eselon III dan IV berjumlah 138 orang, serta 12 pejabat fungsional.
Dalam pelantikan itu, terdapat empat jabatan kepala dinas yang masih kosong, yakni Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk sementara, posisi tersebut diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Rachmat Hidayat menjelaskan, kekosongan jabatan terjadi akibat pergeseran dan rotasi pejabat. Ia memastikan pengisian jabatan definitif akan dilakukan melalui mekanisme assessment.
“Untuk jabatan yang kosong akan segera dilakukan assessment agar penempatannya sesuai kebutuhan dan kompetensi,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu jabatan yang cukup lama kosong adalah Kepala Dinas PUPR dan akan menjadi prioritas untuk segera dievaluasi.
Menurutnya, rotasi kali ini merupakan tindak lanjut dari proses job fit yang telah dilaksanakan pada November lalu. Pelantikan dilakukan setelah persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara diterbitkan.
Walikota menekankan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta mengedepankan pelayanan tanpa diskriminasi. Ia juga berkomitmen memangkas rantai birokrasi yang dinilai berbelit demi mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Permasalahan di Kota Lubuklinggau cukup kompleks. Karena itu, seluruh pejabat harus siap menjadi pelayan masyarakat dan bekerja maksimal tanpa membeda-bedakan,” tegasnya.
Adapun sejumlah kepala OPD yang dilantik di antaranya Firdaus sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Hasan Basri sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Hendra Gunawan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, M Johan Iman Sitepu sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Kamaludin sebagai Kepala Dinas Perikanan.
Selain itu, Tamri menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Heri Suryanto sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Erwin Armeidi sebagai Inspektur Inspektorat, Resta Irwan Putra sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dian Chandera sebagai Kepala BKPSDM, Marlinda sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta Asril Asri sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
