Musi Rawas - DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar rapat paripurna pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis di Gedung DPRD, Sabtu (03/05/2025). Rapat ini menjadi ajang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan umum sekaligus kritik konstruktif terhadap arah pembangunan daerah.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Mereka menyatakan dukungan terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045, dengan catatan agar penataan ruang memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan penataan kawasan permukiman kumuh.
Selain itu, PAN juga menyatakan dukungan atas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Fraksi ini menilai partisipasi publik harus diperkuat agar RPJMD benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar dokumen formalitas.
Fraksi PAN turut mendukung perubahan kedua Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah. Mereka menekankan perlunya birokrasi yang efisien dan proporsional dalam pelayanan publik.
“Produk hukum daerah harus berpihak pada rakyat dan memiliki daya guna tinggi dalam implementasinya,” tegas perwakilan Fraksi PAN.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam perencanaan jangka panjang, khususnya soal tata ruang.
“Jangan sampai perencanaan menjadi proyek yang tak kunjung selesai. Tata ruang harus dituntaskan agar pembangunan tidak stagnan,” ujar juru bicara fraksi, Yudi Pratama.
Fraksi Gerindra juga memberi sorotan tajam. Mereka berharap RTRW dapat menjadi panduan strategis pembangunan wilayah dan mendorong Musi Rawas naik ke klasifikasi pembangunan yang lebih tinggi. Gerindra juga mendukung penguatan perda terkait pencegahan kawasan kumuh, RPJMD, serta pembentukan perangkat daerah yang lebih efisien.
Rapat paripurna ini menegaskan bahwa DPRD Musi Rawas tengah berupaya mengawal penyusunan perda strategis dengan kritik, dukungan, sekaligus catatan agar arah pembangunan daerah benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas.
(Adv)